Sistem Politik Indonesia Tak Mendukung Parpol Bersih

Sistem tersebut menuntut parpol untuk mencari uang sebesar-besarnya.
Jakarta - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia tidak mendukung partai politik (parpol) 'bermain' secara bersih. Sistem tersebut menuntut parpol untuk mencari uang sebesar-besarnya.

"Saya agak miris bila saya ke daerah, mereka bertanya apa yang bisa diberikan untuk mereka bila ingin didukung. Masyarakat desa merasa suaranya punya nilai ekonomi. Jangan harap saudara bisa menjual visi, misi, serta program tanpa memberikan materi. Inilah kenyataan yang terjadi," kata Bambang dalam diskusi "Ketidakpercayaan Publik terhadap Parpol" di Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Menteng, Jakarta, Rabu (20/2).

Karena itu, ujarnya, Indonesia harus segera mengubah sistem politik. Pemerintah sebaiknya membiayai parpol, sehingga mereka tidak perlu merasa harus mengembalikan modal kampanye.

Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi kempanye secara ketat, agar tidak terjadi praktik suap.

"Fenomena yang terjadi selama ini adalah pejabat yang mengeluarkan dana besar untuk kampanye merasa perlu mengembalikan modalnya. Maka tak heran, korupsi marak terjadi di lingkungan pemegang kekuasaan. Setidaknya diperlukan modal sekitar Rp 500 juta - Rp 600 juta untuk menjadi anggota DPR atau DPRD. Apabila politisi tersebut kesulitan ekonomi, maka akan besar peluang korupsinya," tambah Bambang.

"Padahal banyak anggota DPR yang awalnya memiliki idealisme antikorupsi. Namun, ketika menjadi anggota dewan mereka tergoda melakukan korupsi," ujarnya.

Bambang turut pula menyayangkan persaingan antarparpol yang semakin 'panas' menjelang Pemilu 2014. "Saat ini bisa kita lihat masing-masing parpol saling menyikut dengan melakukan penghancuran opini lewat media," imbuhnya. 

Sementara itu, Pengamat politik Alfan Alfian meminta parpol untuk menunjukkan ideologinya dengan jelas. Sistem transparansi serta demokrasi pun harus diterapkan.

"Saya lihat, atmosfer demokrasi belum banyak kelihatan di parpol. Semua tampak diputuskan oleh ketua umum," ucapnya.